 |
| Ilustrasi jemaah haji. Kapan estimasi waktu keberangkatan haji jika baru mendaftar pada 2025?(SHUTTERSTOCK/TAMLIKHO TAM) |
LIPUTAN NTB INDONESIA DUNIA -- Kementerian Agama (Kemenag) RI setiap tahun membuka pendaftaran haji bagi umat
Islam yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Namun, masa tunggu dari Kemenag untuk
antrean calon jemaah haji akan memengaruhi waktu keberangkatan haji reguler
bagi masyarakat yang baru mendaftar pada 2025.
Ketentuan masa tunggu juga berlaku untuk keberangkatan haji
khusus (haji plus) dan haji furoda.
Lantas, kapan estimasi waktu keberangkatan haji jika umat Islam baru daftar haji pada 2025?
Esimasi berangkat haji daftar 2025
Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu
Kemenag, Hasan Afandi, menuturkan estimasi keberangkatan haji dipengaruhi waktu
dan lokasi pendaftaran haji. "Tergantung provinsi, kabupaten, atau
kotanya. Tiap daerah punya masa tunggu yang berbeda," ujar Hasan saat
dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (13/4/2025).
Perkiraan tahun keberangkatan jemaah haji disesuaikan
daftar tunggu masyarakat yang telah mendaftarkan diri ke Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag.
Berikut estimasi tahun keberangkatan calon jemaah haji
reguler yang mendaftar pada 2025 di beberapa wilayah di Indonesia.
- Aceh: masa tunggu 34 tahun, pendaftar 2025 akan berangkat pada 2059
- Sumatera Utara: masa tunggu 20 tahun, pendaftar 2025 akan berangkat pada 2045
- Sumatera Barat: masa tunggu 24 tahun, pendaftar 2025 akan berangkat pada 2049
- Riau: masa tunggu 26 tahun, pendaftar 2025 akan berangkat pada 2051
- Kepulauan Riau: masa tunggu 23 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2048
- Jambi: masa tunggu 32 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2057
- Bangka Belitung: masa tunggu 28 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2053
- Sumatera Selatan: masa tunggu 23 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2048
- DKI Jakarta: masa tunggu 28 tahun, pendaftar 2025 diperkirakan berangkat 2053
- Banten: masa tunggu 27 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji sekitar 2052
- Jawa Barat: masa tunggu berkisar 17-28 tahun tergantung kota/kabupaten
- Jawa Tengah: masa tunggu 32 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2057
- DI Yogyakarta: masa tunggu 33 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2058
- Jawa Timur: masa tunggu 34 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2059
- Bali: masa tunggu 28 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2053
- NTB: masa tunggu 36 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2061
- NTT: masa tunggu 23 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2048
- Kalimantan Tengah: masa tunggu 27 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2052
- Kalimantan Selatan: masa tunggu 38 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2063
- Sulawesi Utara: masa tunggu 16 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2041
- Sulawesi Tengah: masa tunggu 23 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2048
- Sulawesi Tenggara: masa tunggu 27 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2052
- Gorontalo: masa tunggu 17 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2042
- Papua: masa tunggu 25 tahun, pendaftar 2025 bisa berangkat haji 2050.
Wilayah dengan masa tunggu haji terlama di Indonesia adalah
Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan mencapai 47 tahun sehingga kemungkinan
berangkat haji pada 2072.
Sebaliknya, wilayah dengan masa tunggu haji tercepat yaitu
Kabupaten Maluku Barat Daya sekitar 11 tahun sehingga pendaftar 2025
diperkirakan berangkat 2036.
Masa tunggu haji bisa dicek melalui laman https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list atau aplikasi Pusaka.
Kuota haji Indonesia Ketua Komnas Haji dan Umrah Kemenag, Mustolih Siradj,
menuturkan penentuan masa tunggu haji berdasarkan kuota jemaah sesuai jumlah
umat Islam suatu negara dan kesepakatan negara anggota Organisasi Konferensi
Islam (OKI).
Mustolih menuturkan, pemerintah Arab Saudi rata-rata memberi
kuota jemaah haji nasional ke Indonesia sebanyak 221.000 dengan kadang tambahan
kuota 10.000-20.000 orang.
Pemerintah Indonesia kemudian mendistribusikan kuota
nasional itu ke seluruh provinsi sesuai jumlah umat Islam daerah setempat.
"Kuota haji nasional dibagi dua, 92 persen untuk haji reguler yang
dikelola Kemenag dan 8 persen untuk haji khusus yang dikelola penyelenggara
berizin," terangnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu. Sumber kompas
