Kiamat KTP Bulan Depan, Baru 9 Juta Warga RI yang Siap
- Diposting oleh : Joni Irawan
- pada tanggal : 8/09/2024 07:15:00 AM
.jpeg) |
| Foto: Siswa melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di SMK YPK Manggarai, Jakarta, Kamis (1/2/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
LIPUTAN NTB -- Warga Indonesia saat ini sudah bisa menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Azwar Anas mengatakan, KTP Digital akan bisa diakses penuh pada bulan
September mendatang.
"Mudah-mudahan seluruh platform ini (INA Digital) akan
tuntas di September akhir," kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan,
dikutip Selasa (7/8/2024).
Namun sayangnya, jumlah penduduk Indonesia yang belum bisa
mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital masih banyak.
Padahal, ada banyak manfaat, kelebihan, serta keuntungan KTP digital.
Beberapa diantaranya masyarakat akan semakin dimudahkan
diantaranya penggunaan lebih simpel, pembuatan lebih cepat, tidak perlu dicetak
menggunakan blangko, tidak perlu disimpan di dalam dompet, KTP cukup disimpan
di dalam handphone atau smartphone.
Lebih lanjut Azwar menjelaskan, sampai saat ini sudah ada 9
juta rakyat Indonesia memiliki IKD. Namun jumlah tersebut masih jauh dari yang
diharapkan.
Jika melihat data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
per semester I 2023 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 279.118.866. Dengan
demikian masih ada sekitar 270 juta masyarakat di negara ini yang belum punya
IKD.
IKD atau KTP digital merupakan bagian dari Govtech Indonesia
yang dikelola oleh Perum Peruri.
Ada sembilan layanan prioritas yang akan tersedia pada
aplikasi itu, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital
berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan,
integrasi portal service, layaranan aparatur negara, hingga SIM online.
Tadinya layanan ini akan diluncurkan pada bulan Mei atau
Juni lalu. Namun menurut Azwar peluncuran GovTech Indonesia ini akan
menyesuaikan lebih lanjut.
"Harapan presiden bukan peluncuran saja tapi beberapa
integrasi dari layanan tadi sudah bisa berjalan, targetnya kita pangkas
beberapa aplikasi dan dengan govtech ini ada beberapa percepatan utamanya
integrasi IKD dan identitas digital sebagai SSO (single sign on), SSO nya itu
akan gunakan INA Pass itu. Targetnya di 7 Kementerian Lembaga plus BPJS dan
juga ketenagakerjaan akan diintegrasikan dengan satu portal nasional menyusul
pengintegrasian." pungkasnya. Sumber : cnbcindonesia