 |
| ADA KEPASTIAN: Lima guru usai menerima SK pengangkatan menjadi PPPK, di Gedung Graha Bakti Praja, April lalu. (Yuyun/Lombok Post) |
LIPUTANNTB.CO.ID, MATARAM–Hasil rapat koordinasi nasional PGRI beberapa waktu lalu menetapkan, rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada November tahun 2023 agar dibarengi pengangkatan ASN. Yakni PNS dan PPPK, dengan memprioritaskan pengangkatan dari seluruh guru honorer yang ada.
”Kami minta pemerintah agar mengalokasikan gaji dan tunjangan guru PPPK bersumber dari APBN, dikarenakan kemampuan APBD yang terbatas,” kata Ketua PGRI NTB Yusuf, Minggu (31/7).
Yusuf mengungkapkan, pengurus besar PGRI telah menggelar rapat koordinasi secara virtual. Mereka membahas dorongan ke pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN.
”Ada beberapa poin penting yang menjadi hasil dari pertemuan virtual tersebut, yang pastinya berfokus kepada nasib guru,” tegas dia.
PGRI telah lama meminta ke pemerintah pusat maupun daerah agar memberi perhatian ekstra. Mulai dari pemenuhan jumlah guru, distribusi, dan peningkatan kompetensinya harus menjadi perhatian.
Indonesia mengalami darurat kekurangan guru. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang pernah dirilis dalam rapat dengar pendapat di Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek, beberapa waktu lalu. Jumlah guru saat ini 2.735.784 dengan 1.226.460 merupakan guru PNS dan 1.509.324 bukan PNS.
Khusus untuk sekolah negeri jumlah gurunya 2.063.230 terdiri dari 1.236.112 atau 60 persen PNS, 742.459 atau 36 persen non PNS. Ada juga 63.264 atau tiga persen CPNS, dan 34.954 atau satu persen PPPK.
”Jumlah guru di sekolah negeri yang seharusnya 2.268.716. Artinya masih terjadi defisit guru 947.945,” ungkapnya.
Hal ini semakin diperparah jika memprediksi jumlah guru yang pensiun antara 2022-2024. Diperkirakan angkanya mencapai 222.081 guru, dengan rata-rata 74.027 guru yang pensiun setiap tahunnya.
Belum lagi melihat kemungkinan guru mengalami mutasi dan bahkan wafat sebelum masuk usia pensiun. Ini membuat laju penurunan guru semakin menunjukan disparitas jumlah dan penyebaran yang kurang merata.
Dibarengi dengan persoalan dari rencana Kemenpan-RB, yakni penghapusan tenaga honorer yang menuai polemik. ”Bila ketersediaan guru mengalami kelambatan atau bahkan tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan akan terjadi stagnasi kualitas pendidikan,” ujarnya.
Wakil Ketua PGRI NTB Abdul Kadir juga mengungkapkan, organisasi meminta pemerintah kaji kebutuhan. Proses perekrutan guru sebagai ASN, seharusnya terpisah dari program perekrutan ASN lainnya. Mengingat kebutuhan akan tenaga guru sangat mendesak, dan memerlukan penanganan cepat dan progresif.
”Pemerintah jangan mendiamkan kondisi darurat kekurangan guru dalam jangka waktu lama dan berlarut-larut, ini sangat merugikan dunia pendidikan,” jelasnya.
Bila pemenuhan jumlah dan kualitasnya tidak terwujud, berdampak pada akselerasi peningkatan kualitas pendidikan sulit terwujud. PGRI juga meminta, pemerintah mengembalikan proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui jalur portofolio seperti dulu. Ini untuk menuntaskan penyelesaian proses sertifikasi guru dalam jabatan.
Bagi guru-guru swasta yang telah tersertivikasi, diharapkan pemerintah kembali melakukan penyetaraan dengan guru ASN melalui proses inpassing. Pihaknya turut meminta pemda menambah penghasilan pada guru ASN daerah. source : lombokpost.jawapos